Aceh Timur, 13 Maret 2025 Infogloball.com– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, diduga rugikan negara hingga miliaran rupiah. Pasalnya, program tersebut terbengkalai sejak tahun 2023 tanpa kejelasan, menimbulkan tanda tanya besar mengenai pengelolaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Ketua DPD LSM Trinusa Aceh, Yusri Mahendra, yang akrab disapa Abu Laot Kombet AD, dengan tegas menyuarakannya. Ia menduga ada kong kalikong dana dalam pengelolaan PNPM-MPD yang melibatkan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). “Program ini seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat, namun yang terjadi justru proyek terbengkalai dan dugaan korupsi yang merugikan negara. Kami tidak bisa tinggal diam,” ujarnya.
Abu Laot Kombet mendesak aparat penegak hukum (APH) agar tidak tinggal diam dalam menangani dugaan korupsi ini. Ia meminta pihak berwenang segera mengambil langkah konkret agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. “Jika APH tidak bertindak cepat, kami dari LSM Trinusa siap turun langsung untuk menangani kasus ini. Kami akan menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi demi keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Masyarakat sekitar juga merasakan dampak langsung dari proyek yang terbengkalai ini. Sejumlah warga mengaku kecewa karena dana yang seharusnya membantu pembangunan desa justru tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Korupsi Dana PNPM-MPD, adalah masalah Klasik yang bukan pertama kali terjadi di daerah. Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan ini sering kali menjadi sasaran korupsi akibat lemahnya pengawasan dan transparansi pengelolaan dana.
LSM Trinusa berharap pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana PNPM-MPD di Kecamatan Madat. “Kami mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait. Jangan sampai uang rakyat disalahgunakan oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntungan pribadi,” tambah Abu Laot Kombet.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana desa harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tanpa pandang bulu.
LSM Trinusa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami akan memastikan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan. Jika ada yang bermain-main dengan uang rakyat, maka mereka harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum,” pungkas Abu Laot Kombet.
Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh aparat penegak hukum. Akankah mereka bertindak cepat dan tegas? Atau kasus ini akan menjadi potret kelam korupsi yang dibiarkan menggerogoti negeri ini?
(Tim Investigasi)
