Subulussalam, Aceh| InfoGloball.com– Dalam sebuah demokrasi representatif, kehadiran anggota legislatif di tengah konstituen bukan sekadar seremoni periodik, melainkan sebuah instrumen vital untuk menjahit kembali robekan aspirasi yang seringkali tidak terakomodasi dalam perencanaan teknokratis murni.
Semangat inilah yang terpancar dalam agenda Reses II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked( Dapil Simpang Kiri), dan Ade Rizky Novianti BR Bintang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sultan Daulat di kediaman H Affan Alfian Bintang, Sabtu ( 14/3).
Metafora “Dewan Ompong” dan Realitas Politik
Dalam orasi politiknya, Ade Fadly menyampaikan sebuah analogi yang cukup provokatif namun faktual mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan adalah “gigi” bagi sebuah lembaga legislatif.
”Jika DPR tidak memiliki Pokir, itu namanya dewan ompong. Sebagai representasi rakyat, DPR harus mampu menyerap, mengawal, dan mengeksekusi aspirasi masyarakat ke dalam program kerja pemerintah yang nyata,” tegas Ade Fadly di hadapan warga.
Penggunaan istilah “Dewan Ompong” merujuk pada kekhawatiran akan degradasi peran legislatif jika hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan eksekutif tanpa memiliki daya tawar untuk memperjuangkan kebutuhan spesifik akar rumput.
Analisis InfoGloball: Pokir sebagai Jembatan Ketimpangan Pembangunan
Secara intelektual, Pokir seringkali disalahpahami oleh sebagian kalangan sebagai alat transaksional. Namun, dalam perspektif otonomi daerah yang sehat, Pokir adalah instrumen koreksi atas keterbatasan jangkauan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
Aspirasi dari Bawah (Bottom-Up): Tidak semua keluhan masyarakat di tingkat dusun mampu menembus filter birokrasi di tingkat SKPK. Di sinilah peran politik dewan masuk untuk memastikan suara tersebut terdengar.
Kedaulatan Anggaran: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, fungsi anggaran legislatif diwujudkan melalui penyelarasan RKPD dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang didapat dari hasil reses.
Legitimasi Politik: Bagi masyarakat Subulussalam, Pokir adalah bukti nyata bahwa mandat yang mereka berikan pada pemilu lalu berkonformitas menjadi pembangunan fisik maupun pemberdayaan ekonomi.
Kegiatan reses yang dilaksanakan di atas hamparan karpet yang penuh keakraban ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang egaliter namun tetap berbobot secara substansi. Dengan pengawalan Pokir yang tepat sasaran, diharapkan disparitas pembangunan di pelosok Subulussalam dapat terus ditekan.
Reses ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah penegasan bahwa di bawah kepemimpinan Ade Fadly Pranata Bintang, DPRK Subulussalam berkomitmen untuk tetap “bertaring” dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat melalui kebijakan fiskal daerah yang pro-rakyat.
Red
