Subulussalam, 19 November 2024, InfoGloball.com – Menjelang pemilihan walikota dan wakil walikota yang semakin dekat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri (STIT-HAFAS), Bapak Syafnial, SE, MM, memberikan pernyataan tegas terkait fenomena politik uang yang kerap terjadi selama masa kepala Daerah. Bapak Syafnial mengingatkan kepada para pasangan calon (Paslon) serta masyarakat Subulussalam bahwa praktik politik uang sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta mengancam masa depan daerah.
Himbauan untuk Paslon
Dalam keterangannya, Bapak Syafnial menekankan bahwa politik uang bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga menodai nilai-nilai moral dan etika demokrasi. Ia menyebut bahwa Paslon yang mengandalkan uang politik untuk meraih kemenangan tidak menunjukkan kepemimpinan yang jujur dan bersih. “Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara curang tidak akan mampu memimpin dengan adil dan bijaksana, sebab motivasi utamanya sudah ditentukan oleh kepentingan pragmatis semata,” ujarnya.
Himbauan untuk Masyarakat
Selain itu, Bapak Syafnial juga mengajak masyarakat untuk berpikiran cerdas dan tidak melakukan penipuan dengan iming-iming uang atau hadiah materi lainnya. “Masyarakat harus menyadari bahwa menerima uang politik berarti ikut serta dalam melanggengkan budaya korupsi. Dampak jangka panjangnya tidak hanya akan dirasakan oleh individu, tetapi oleh seluruh masyarakat Subulussalam,” tambahnya.
Dampak Negatif Politik Uang
1. Terhambatnya Pembangunan Pendidikan Politik uang memiliki efek domino yang merusak, salah satunya pada sektor pendidikan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung fokus untuk “mengembalikan modal politiknya” alih-alih memprioritaskan pengembangan pendidikan. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi terpinggirkan, dan para pelajar tidak mendapatkan fasilitas serta dukungan yang memadai untuk berkembang.
2. Kesejahteraan Masyarakat yang Tergadaikan Politik uang menciptakan pemimpin yang lebih loyal pada kepentingan kelompok pendukungnya dibandingkan masyarakat umum. Kebijakan yang dibuat cenderung memihak pada pihak-pihak tertentu yang berkontribusi pada pendanaan kampanye, sementara kesejahteraan masyarakat luas menjadi prioritas kedua. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin luas dan merugikan kemajuan daerah.
3. Budaya Korupsi yang Semakin Mendarah Daging Ketika politik uang menjadi hal lumrah, budaya korupsi pun semakin mengakar. Para pemimpin yang terpilih dengan cara ini biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi selama masa jabatannya. Praktik korupsi ini akan mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Pentingnya Kesadaran Kolektif
Bapak Syafnial menggarisbawahi bahwa penghapusan uang politik bukan hanya tanggung jawab Paslon, tetapi juga masyarakat. “Dengan menolak politik uang, kita semua berkontribusi pada pembentukan masa depan yang bersih dan berintegritas. Pendidikan yang berkualitas, pembangunan daerah yang adil, serta kehidupan masyarakat yang sejahtera hanya bisa terwujud jika kita semua mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sejati,” tegasnya.
Dalam pernyataannya yang terakhir, Bapak Syafnial mengajak semua pihak untuk menciptakan suasana pemilihan yang jujur dan adil, mengutamakan program dan visi yang jelas, serta menjunjung tinggi moralitas dan etika politik. Menurutnya, hanya dengan komitmen bersama antara Paslon dan masyarakat, Subulussalam dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan bebas dari bayang-bayang korupsi.
Ujang
