Subulussalam, 9 Januari 2025 Infogloball.com– Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2025 di Kota Subulussalam masih belum mendapat titik terang. Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) yang digelar di gedung DPRK Subulussalam pada Senin (9/1) mengalami kegagalan akibat tidak tercapainya kuorum. Dari 10 anggota BANMUS yang seharusnya hadir, hanya empat orang yang hadir, semuanya berasal dari Fraksi Hanura, yaitu Ade Fadly Franata Bintang, S.Ked, Jumadin, Ade Rizky Noviani Br Bintang, dan Ratna Juwita.
Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Franata Bintang, yang memimpin rapat tersebut menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran anggota lain (Fraksi Golkar, Megegoh , dan Rabbani). Ketidakhadiran mereka menjadi penghambat serius dalam proses pengesahan APBK 2025, yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.
Dampak Terlambatnya Pengesahan APBK
Ade Fadly mengingatkan bahwa keterlambatan pengesahan APBK berpotensi membawa dampak signifikan, terutama terhadap pelayanan publik. Tanpa anggaran yang disetujui, operasional pemerintahan, layanan masyarakat, dan program pembangunan terancam terganggu.
“Jika APBK tidak segera diverifikasi, ada potensi sanksi seperti tertundanya atau terpotongnya Dana Alokasi Umum (DAU). Ini akan semakin memperburuk kondisi keuangan daerah yang saat ini sudah minim,” tegas Ade Fadly.
Tertundanya pengesahan APBK juga akan berdampak pada pembayaran gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2025. Pasalnya, proses pengusulan peserta yang lulus seleksi PPPK 2024, baru akan dilakukan tahun ini, sehingga alokasi anggaran dari pusat diperkirakan baru akan terealisasi pada 2026.
Desakan untuk DPRK Subulussalam
Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak yang mendesak seluruh anggota DPRK Subulussalam untuk lebih bertanggungjawab dan gentleman. Masyarakat berharap para wakil rakyat dapat menyimpan perbedaan politik demi kepentingan bersama. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan hanya pemerintah yang dirugikan, melainkan juga masyarakat Subulussalam yang akan menanggung akibatnya.
Masyarakat kini menunggu apakah para anggota DPRK dapat berpikir profesional dan memenuhi kewajiban mereka dalam menyelesaikan proses pengesahan APBK 2025. Keputusan mereka akan menjadi penentu kelancaran pembangunan dan kesejahteraan di tahun mendatang.
Pesan Moral
Kisruh ini mengingatkan pentingnya rasa tanggung jawab kerja antara pemerintahan dan Para wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, diharapkan mampu bekerja maksimal demi kepentingan bersama, bukan sekadar mengejar agenda pribadi atau kelompok.
Masyarakat Subulussalam kini berharap, agar kepentingan publik menjadi prioritas utama di atas segalanya.
RED
