Subulussalam, 5 Desember 2024, Infogloball.com – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Perkumpulan Pedang Keadilan Perjuangan Aceh , Putra Nasrullah, menyampaikan pesan menarik yang bertujuan mengurangi beban ekonomi bagi para wali murid di seluruh Indonesia. Ia meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk membuat aturan yang mewajibkan baju seragam sekolah diseragamkan secara nasional sesuai jenjang pendidikan.
Menurut Putra, jika seragam sekolah diseragamkan di seluruh Indonesia tentu akan menghapus celah bisnis yang selama ini sering terjadi di sekolah-sekolah. “Banyak wali murid yang terpaksa membeli seragam dari sekolah dengan harga yang lebih mahal dari harga di pasaran. Ini menjadi beban, terutama bagi keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, dengan adanya standar nasional, tidak hanya akan meringankan beban ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan kesetaraan di kalangan pelajar. “Seragam bukan hanya simbol identitas sekolah, tetapi juga cerminan keadilan sosial. Jika kita seragam, kita juga mengajarkan anak-anak tentang persamaan di tengah keberagaman,” tambah Putra dengan penuh semangat.
Putra berharap, Mendikbudristek segera mempertimbangkan usulan ini dan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi, masyarakat untuk mendiskusikan konsep ini lebih lanjut. “Aturan ini nantinya harus mengakomodasi kebutuhan semua pihak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap sektor ekonomi lokal,” ujarnya.
Gagasan Putra Nasrullah mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para wali murid yang selama ini merasa kurang setuju dengan biaya tambahan untuk seragam khusus yang diwajibkan oleh sekolah. “Jika seragam sekolah diseragamkan, tidak ada lagi monopoli penjualan oleh pihak tertentu, dan ini sangat membantu kami,” ungkap Azizah seorang wali murid di Subulussalam.
Usulan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil, merata, dan terjangkau di Indonesia. Apakah ide ini akan segera terwujud? Masyarakat kini menantikan tanggapan dan aksi nyata dari pemerintah.
Supiyandi.
