Subulussalam, 22 Juli 2024, InfoGloball.com – Edi Suhendri, SKM, seorang pemerhati Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Subulussalam, mengemukakan pandangannya tentang pentingnya pengawasan ketat dalam setiap penyelenggaraan Pemilukada yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Menurut Edi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh harus selalu siaga dalam melakukan pengawasan untuk memastikan Pemilukada berjalan dengan baik dan adil.
Edi Suhendri, yang juga mantan Ketua Panwaslih Kota Subulussalam, menyebutkan beberapa alasan mengapa pengawasan Pemilukada harus dilakukan dengan ketat:
1. Mencegah Kecurangan
“Dengan pengawasan yang ketat, para pelaku kecurangan akan merasa sulit untuk beroperasi, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan,” ujar Edi. Pengawasan yang intensif pada setiap tahap Pemilukada akan membuat prosesnya lebih transparan dan adil.
2. Memastikan Hak Suara
Pengawasan yang ketat juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak suaranya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini penting untuk menjaga integritas proses demokrasi.
3. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Edi menegaskan bahwa pengawasan Pemilukada dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilukada. “Bila masyarakat melihat bahwa Pemilukada diawasi dengan ketat dan pemilihan dilakukan secara adil, maka mereka akan lebih percaya terhadap hasil Pemilukada nantinya,” ungkapnya.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
Dengan adanya pengawasan yang ketat, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan hak suaranya. Hal ini akan meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilukada.
5. Mendorong Pemimpin yang Berkomitmen pada Kepentingan Masyarakat
Pengawasan ketat juga bertujuan agar pemimpin yang terpilih benar-benar berkomitmen pada kepentingan masyarakat, karena mereka terpilih secara adil dan jujur, bukan karena kecurangan.
6. Mengawasi Potensi Maraknya Berita Bohong atau Hoaks
Menjelang Pemilukada, potensi maraknya berita bohong atau hoaks harus diawasi dengan ketat. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Aceh.
7. Pengawasan Politik Uang
Edi memprediksi bahwa politik uang dalam Pemilukada kali ini akan meningkat. “Jika berkaca pada Pemilukada sebelumnya, politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di masing-masing kabupaten/kota se-Aceh,” tambahnya.
8. Pengawasan Sesama Penyelenggara Pemilukada
Panwaslih Kabupaten/Kota harus tetap mengoptimalkan pengawasan terhadap sesama penyelenggara Pemilukada untuk memastikan Pemilukada berjalan dengan baik dan adil. Pelanggaran tahapan Pemilukada berpotensi besar dilakukan oleh sesama penyelenggara secara sistematis dan terstruktur, terutama terkait faktor balas jasa.
9. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Edi menyarankan kepada Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota untuk memperketat pengawasan terhadap netralitas ASN. “Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap menjaga profesionalisme serta netralitas mereka selama tahapan Pemilukada berlangsung,” ujarnya.
Edi Suhendri menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dalam Pemilukada akan memastikan bahwa pemimpin daerah di Aceh yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar komitmen pada kepentingan masyarakat, terpilih secara adil dan jujur, serta tidak terlibat dalam kecurangan.
PN.
