Subulussalam, 11 Desember 2024, Infogloball.com – Gelombang protes mengguncang Subulussalam setelah 82 kepala desa sepemko Subulussalam menyerahkan Stempel pemerintahan desa kepada Pejabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, Azhari,S.Pd, M.Si. Langkah ini sebagai bentuk protes terhadap belum terbayarnya gaji dan honor perangkat desa selama tujuh bulan.
Ribuan perangkat desa dari 82 desa bergabung dalam aksi damai yang digelar di depan kantor Walikota Subulussalam dan Gedung DPRK Subulussalam. Mereka menuntut hak gaji yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah baru mampu membayarkan lima bulan gaji, sementara sisanya masih terkatung-katung tanpa kejelasan.
Tuntut Tim Audit dari Presiden Prabowo
Dalam aksi tersebut, salah satu orator meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan tim audit guna memeriksa kinerja Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam. Seruan itu mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan anggaran di tingkat pemerintahan daerah.
Sampai kapan kami harus menunggu? Hak kami diabaikan, sementara proyek-proyek besar yang nilai miliaran justru mendapat prioritas, ujar Zulpan, Kepala Desa Sikalondang, dengan nada tinggi saat berorasi.
Zulpan juga mengecam pemerintah yang terlihat berat sebelah. “Kenapa proyek Sekda yang jumlahnya miliaran bisa dibayar, sementara gaji kami tak dipedulikan?” mengungkapkannya di tengah suasana diskusi tegang dengan Pj Walikota.
Protes Mendapat Sorotan LPKPur
Protes para perangkat desa juga mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat (LPKPur), Hasbi B Meraxa. Dalam pernyataannya, Hasbi menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan kejahatan pemimpin terhadap rakyatnya.
“Ketika hak-hak rakyat, terutama perangkat desa yang berada di garis depan pelayanan publik, diabaikan, maka itu adalah bentuk penghianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” tegas Hasbi.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan polemik ini untuk menghindari dampak yang lebih besar, baik dalam pelayanan publik maupun stabilitas sosial di Subulussalam.
Respons Pemerintah dan Harapan Penyelesaian
Di tengah aksi yang berlangsung tegang, Pj Walikota akhirnya memanggil perwakilan kepala desa untuk melakukan diskusi. Namun suasana pertemuan tersebut tampak memanas setelah berbagai keluhan disampaikan oleh para kepala desa. Hingga berita ini diturunkan.
Aksi ini menggambarkan potret buruk tata kelola keuangan daerah dan hubungan antara pemerintah dengan perangkat desa. Ke depan, semua pihak mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap Tim Anggaran Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
RED
